Rencana badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) membangun embung atau kolam retensi untuk meminimalkan banjir di Sidoarjo disetujui DPRD Sidoarjo. Hanya, legislatif tidak sependapat dengan lokasi embung.

Sesuai rencana, embung tersebut bakal dibangun di daerah Jabon. Luasnya 150 hektare dan terkoneksi dengan tiga kanal daerah aliran sungai (DAS). Tiga DAS itu adalah DAS Kali Aloo, Kepetingan, dan Kuntulan. Bappeda menyebut embung itu akan berfungsi optimal untuk mengatasi problem banjir yang mencakup 12 kecamatan di bagian selatan Sidoarjo.

”Rencana itu cukup bagus. Tapi, kenapa embungnya di Jabon. Akan jauh lebih baik waduk atau embung tersebut dibangun di kawasan tengah,” kata Ketua Fraksi PKS-Nasdem DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman. Membangun embung di Jabon dinilai tidak efektif sebab, Jabon berada di timur dan berdekatan dengan laut. “jadi, waduknya hanya akan berfungsi menampung air. Ini yang menurut saya tidak efektif, lanjutnya. Selain menampung air dan menanggulangi banjir, pembangunan embung harus punya nilai lebih lainnya. Salah satunya, menjadi sumber air untuk pertanian. Sebab, lahan pertanian di Sidoarjo masih sangat luas. Yang hidup dan mengandalkan hasil pertanian juga masih sangat tinggi.

“Kalau di tengah seperti Wonoayu atau Sukodono, saat musim hujan embung itu bisa menjadi jawaban untuk penanganan banjir di seluruh wilayah Sidoarjo. Bukan hanya kota dan wilayah selatan. Tapi juga yang di wilayah utara.” papar Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto.

Sebaliknya, ketika musim kemarau, air di waduk bisa dialirkan ke sawah-sawah warga. Baik sawah di wilayah Krian. Wonoayu, Tulangan, Tanggulangin, Prambon, dan Jabon. Juga, sawah di Candi. Sukodono, Gedangan, Taman, dan Sedati. “Kami rasa pilihan membangun di tengah lebih rasional dan efektif. Banjir teratasi, pertanian pun bisa tertopang dengan baik. Beda halnya jika dibangun di Jabon,” jelas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo Widagdo.

Terlebih, pembangunan embung tersebut bakal menghabiskan banyak anggaran untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisiknya. Karena itu, dewan sepakat pembangunan sekalian memiliki fungsi lebih. Tidak sekadar mengatasi banjir. Toh, dewan menilai di lahan tetap bisa dibangun penampungan air di luar embung yang sudah dirancang bappeda.

”Sidoarjo bisa menghidupkan Kali Mati di lahan. Itu lahannya sudah ada, tinggal bagaimana Pemkab Sidoarjo berkomunikasi dengan BBWS Brantas untuk menghidupkannya,“ jelas Tarkit.

Selain membangun embung, dewan mendesak eksekutif untuk bekerja maksimal dalam hal normalisasi sungai. Terutama pengerukan di kali Buntung di wilayah Taman dan Waru serta afvoer Sidokare dan Kali Ketapang. “Sembari mematangkan konsep embung ini, penanganan jangka pendek adalah normalisasi. Itu harus dimaksimalkan,” kata Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.(iim/clS/ai)

 

Sumber: Jawapos, 18 Januari 2018 Halaman 29

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *